TRANSPARANSI APBDES DIPERTANYAKAN, SUKMA RESMI KEBERATAN ATAS PELAYANAN PPID PEMDES CINANGKA

**BOGOR — 10 NOVEMBER 2026.** Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) resmi melayangkan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, terkait belum adanya tanggapan atas permohonan informasi dan dokumentasi publik yang sebelumnya telah disampaikan.

Langkah tersebut diambil setelah SUKMA mengaku belum menerima jawaban tertulis maupun pemberitahuan resmi dari PPID Pemerintah Desa atas surat permohonan informasi publik Nomor: 10.056/A/SUKMA/BOGOR/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026.

Surat keberatan tersebut disampaikan pada 09 November 2026 dengan Nomor: 10.007/B/SUKMA/BOGOR/XI/2026.

Adapun dokumen yang dimohonkan SUKMA berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama empat tahun anggaran, yakni 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Dokumen tersebut meliputi laporan dan realisasi penggunaan APBDes, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes.

**SUKMA Pertanyakan Pelayanan Keterbukaan Informasi**

SUKMA menilai tidak adanya tanggapan atas permohonan informasi publik menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Sebab, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban badan publik dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Permohonan tersebut bukan tanpa dasar. SUKMA mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan terkait standar layanan informasi publik desa.

Menurut SUKMA, dokumen pengelolaan APBDes merupakan informasi penting yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, dialokasikan, direalisasikan, dan dipertanggungjawabkan.

Karena itu, tidak seharusnya permohonan informasi publik yang disampaikan melalui mekanisme resmi dibiarkan tanpa kejelasan.

**Atasan PPID Diminta Tidak Tutup Mata**

Melalui surat keberatan tersebut, SUKMA meminta Atasan PPID Pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pelayanan informasi publik, mengambil alih penanganan permohonan, serta memberikan keputusan tertulis atas keberatan yang diajukan.

SUKMA juga meminta agar dokumen yang dimohonkan dapat diberikan secara lengkap dan dapat diverifikasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

**Jika Tetap Tidak Ada Tanggapan, SUKMA Pertimbangkan Sengketa Informasi**

SUKMA menegaskan bahwa langkah keberatan ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dalam memperjuangkan hak memperoleh informasi publik.

Apabila keberatan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana ketentuan yang berlaku, SUKMA akan mempertimbangkan untuk melanjutkan persoalan ini melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi sesuai prosedur hukum.

SUKMA menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai badan publik harus memberikan contoh dalam menjalankan prinsip keterbukaan, bukan justru membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian atas permohonan informasi yang diajukan secara resmi.

**UANG PUBLIK HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN, INFORMASI PUBLIK JANGAN DISEMBUNYIKAN!**

**SUARA KEADILAN MASYARAKAT (SUKMA)**

*Mengawal Transparansi, Mendorong Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat.*

(Tim Redaksi)